Terkait Reklamasi, Kontribusi Tambahan Bukan Diskresi

Maket reklamasi di Jakarta. (Foto: Ist./W5)

JAKARTA, JIA XIANG – Keputusan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terkait kontribusi tambahan yang dibebankan kepada perusahaan pengembang di pulau reklamasi Teluk Jakarta dianggap tidak tepat disebut diskresi. Hal itu diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dr. Harjono, S.H., MCL menegaskan apa yang diputuskan oleh Gubernur Basuki adalah bentuk keputusan manajerial.

Ahok, sapaan karib Basuki, dianggap oleh Harjono sesuai dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keputusan itu merupakan keputusan manajerial yang melekat pada jabatan Ahok sebagai Gubernur.

“Yang jadi ukuran Doelmatigeheid untuk keuntungan siapa. Saya malah mengapresiasi langkah Ahok untuk itu karena ketentuan tidak mewajibkan tapi kenapa pihak swasta mau melakukan. Kalau ada masalah mestinya swasta yang berkeberatan dan melakukan permohonan pembatalan,” kata Harjono melalui pesan singkat, Minggu (22/5/16).

Ada dua teori untuk menentukan sebuah keputusan yang beredar di kalangan hakim di Indonesia, Rechtmatig dan Doelmatig.

Rechtmatig suatu putusan yang hanya mengandalkan pada hukum dan perundang-undangan saja. Sementara Doelmatig suatu putusan tidak hanya berdasar pada hukum tetapi juga berdasarkan pada tujuan hukum yaitu mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat,” papar Mantan Hakim Konstitusi itu.

baca juga diskresi ahok tidak dapat dipidanakan

Menurut dia, kedua teori itu sama benarnya. Untuk mendapatkan putusan yang adil dan benar, diakui olehnya bergantung pada kualitas logika masing-masing hakim. “Penganut Rechtmatig lebih mudah pertanggungjawabannya daripada menganut Doelmatig,” paparnya.

Terkait konteks Ahok mengeluarkan sebuah kebijakan kontribusi tambahan, dianggap oleh Harjono sebagai sebuah bukti kuat untuk tidak adanya upaya pemerasan.

“Pembangunan fasilitas umum sebagai kontribusi tambahan proyek reklamasi di Teluk Jakarta tertuang dalam perjanjian tertulis antara Pemprov dan swasta justru menjadi bukti kuat untuk tidak adanya upaya pemerasan,” ungkapnya.[JX/Cka/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here