Tidak Akan Mudah Pemboikotan Politik di Parlemen

JAKARTA, JIA XIANG – Pengamat Politik Yunarto Wijaya menegaskan bahwa pemboikotan politik di parlemen tidak akan mudah terjadi. Sebab, pada dasarnya setiap anggota DPR harus mempertanggung jawabkan aksi politiknya kepada publik yang menjadi konstituen.
“Saat ini kan sistem kita adalah Sistem Presidensial. Posisi Presiden cukup kuat karena dipilih langsung oleh rakyat,” kata Yunarto di Jakarta, Kamis (9/10).
Ia menambahkan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) memang berhasil menguasai kursi pimpinan DPR dan MPR melalui sistem paket. “Namun tidak berarti dinamika politik parlemen kita kedepannya akan mudah terjadi pemboikotan terhadap kebijakan pemerintah,” ujar Yunarto.
Pengamat politik dari Charta Politica ini menegaskan kuncinya adalah kebijakan yang akan diambil oleh Presiden RI Joko Widodo. Jika kebijakan tersebut pro rakyat, tidak mudah bagi KMP untuk menggerakkan manuver pemboikotan dalam proses persetujuan akan kebijakan yang hendak diambil pemerintah. “Kalau mereka gegabah memboikot, tentu mereka harus siap mempertanggungjawabkannya kepada publik yang telah memilih mereka menjadi anggota legislatif,” pungkas Yunarto.
Sementara itu Ketua Setara Institut Hendardi, di tempat terpisah, menilai kekalahan koalisi PDIP dalam mengisi kursi pimpinan MPR dan kekalahan dalam proses politik sebelumnya dari KMP menegaskan rendahnya kualitas dan keterampilan berpolitik Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Salah satu penyebabnya adalah sikap “gede rasa” KIH dengan kemenangan Jokowi-JK dan melupakan konstituen, relawan, dan masyarakat sipil dalam proses politik di parlemen.
KIH semakin berjarak dengan kelompok kritis yang selama ini mengawal dan mendukung kemenangannya dalam Pilpres. Kalau KIH bisa membawa keluar suksesi kepemimpinan di DPR dan MPR sebagai diskursus publik dan partisipasi berkualitas, semestinya KIH bisa kembali mengulang kemenangan. Kanal komunikasi publik ini yang semestinya dibangun untuk memperoleh dukungan, meski secara formal publik tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Ini pelajaran penting bagi KIH dan Jokowi-JK.
Hendardi mengamati, KIH juga terlalu percaya diri dengan dukungan PPP dan DPD yang sebenarnya belum teruji soliditasnya, karena mereka bukanlah mitra koalisi yang strategis, seperti PKB, Nasdem, dan Hanura. PDIP juga diam-diam menghendaki voting setelah mendapat dukungan PPP dan DPD, padahal gagasan untuk musyawarah mufakat semestinya tetap menjadi pilihan yang diutamakan. “Setelah ada dukungan DPD dan PPP, KIH juga sama nafsunya untuk berkuasa seperti KMP,” ujarnya.
Usai pemilihan pimpinan DPR, DPD, dan MPR, kini saatnya mereka bekerja dan publik akan mengawasi kinerja parlemen dalam membangun bangsa. Jangan pernah sedikitpun berniat dan bertindak mengembalikan iklim demokrasi yang sudah diraih. Apalagi berpikiran mengubah sistem pemilihan presiden dari langsung menjadi tidak langsung. [JX/Bas/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here