Tiongkok Kini Klaim Zona Pertahanan Udara di LCS

Peta Laut Cina Selatan (Foto: JX/BBC)

BEIJING, JIA XIANG – Komisi Luar Negeri, Kongres Nasional Rakyat Tiongkok, Kamis (14/7/16) di Beijing menegaskan bahwa mereka mendukung pernyataan Kementeri Luar Negeri Tiongkok yang menyebutkan bahwa posisi negaranya soal Laut Cina Selatan (LCS) sudah jelas. Dan pelaksanaan putusan Mahkamah Arbitrase PBB tidak bisa dipaksakan pada negaranya. Selain itu, Tiongkok memiliki kedaulatan atas gugusan pulau di LCS yang terdiri dari Pulau Dongsha, Xisha, Zhongsha, dan Nansha. Tiongkok juga berhak atas wilayah perairan, zona ekonomi eksklusif berdasarkan pada pulau-pulau tersebut. Tiongkok memiliki hak sejarah di kawasan perairan tersebut. Tidak ada negara, organisasi atau lembaga mana pun yang dapat menyangkal kedaulatan territorial, hak maritim, dan kepentingan Tiongkok di kawasan LCS.
Peryataan itu menyebutkan, langkah Filipina di Mahkamah Arbitrase yang dilakukan Filipina secara sepihiak, telah menghancurkan kesepakatan bersama dengan Tiongkok dan melanggar Deklarasi bahwa Declaration on the Conduct para pihak di LCS, melanggar ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS), melanggar prosedur arbitrase menurut UNCLOS dan sangat meremehkan integritas dan wewenang UNCLOS.
Zona Pertahanan Udara
Sementara, pada hari Rabu (13/7/16) Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Liu Zhenmin menegaskan, negaranya memiliki hak menetapkan zona pertahanan udara di wilayah yang diklaim sebagai wilayah negara itu di Laut Cina Selatan (LCS).
Penetapan zona pertahanan udara, tambahnya, dapat berdampak bagi seluruh pesawat asing yang hendak menggunakan wilayah udara LCS. Mereka harus meminta izin kepada otorita Tiongkok sebelum melintasi wilayah itu. Pemerintah Tiongkok memberlakukan zona serupa di Laut Cina Timur (LCT) tiga tahun lalu.
Tiongkok menghadapi sengketa wilayah dengan negara-negara lain terhadap karang dan kepulauan di hampir seluruh wilayah LCS. Beijing juga menyatakan tidak akan mematuhi putusan pengadilan. Bahkan Presiden Xi Jinping mengatakan, “kedaulatan wilayah dan hak maritim” Tiongkok di laut tidak akan dipengaruhi keputusan “dengan cara apa pun”.
Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda, Selasa (12/7/16) memenangkan gugatan yang diajukan Filipina. Disebutkan bahwa klaim historis Tiongkok di LCS tak memiliki landasan hukum dan mahkamah juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan negara itu di perairan tersebut tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah Tiongkok. [JX/BBC/Xinhua/Eka]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here