Ujudkan UU Megapolitan Butuh Kerja Sama

Jakarta, Jia Xiang – Kendala utama pebentukan Undang Undang Megapolitan ada kecenderungan pemerintahan daerah membedakan warna jaket sehingga susah bekerja sama.Demikian Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)kepada Jia Xiang Hometown, Selasa (25/02/14) di Jakarta.

“Undang Undang akan susah dibuat karena hubungan kerja sama pemerintahan daerah sekarang lebih susah. Apalagi sekarang jaketnya berbeda-beda warna. Dengan perbedaan warna jaket itu menyulitkan hubungan kerja sama antardaerah untuk bekerja sama. Ini yang harus dicari terobosanya,” kata Siti Zuhro.

Usulan pembentukan UU Megapolitan untuk mengatasi kependudukan, tata ruang, degradasi lingkungan dan tata air, ketersediaan air dan bajir, transportasi, kemacetan, serta kelembagaan yang lemah memang menjadi persoalan sampai saat ini.

Dalam otonomi daerah tidak mungkin seorang Gubernur DKI Jakarta menyelesaikan masalah sendirian. “Jadi harusnya Pemprov DKI bersinergi, berkordinasi dan bermitra dengan pemerintah nasional, pemerintah Jawa Barat dan pemerintah Banten. Oleh karena itu tidak cukup hanya kerja sama menandatangani Memorandum of Understanding (MOU). Tapi, sekaligus langsung memetakan bagaimana membangun Megapolitan yang pernah diucapkan Sutiyoso mantan Gubernur DKI Jakarta,” ujar Siti Zuhro. [For/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here