UMP Naik, Lantas?

Jia Xiang – Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp 2,4 juta. Ini adalah hasil perhitungan yang disepakati oleh semua pihak. Hasil ini merupakan yang terbaik, sebab tidak ditetapkan begitu saja, tanpa memperhatikan berbagai unsur yang  mempengaruhi besaran nilai penghasilan para buruh di ibu kota ini.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa selanjutnya setelah UMP ini sudah ditetapkan. Apa langkah berikutnya, terutama yang dilakukan oleh pengusaha maupun buruh. Yang pasti nilai UMP  sebesar itu adalah yang terbaik bagi semua pihak.  Bagi perusahaan besar bisa membayar sesuai UMP, tetapi bagi yang berskala kecil ya sebaiknya mengajukan dispensasi atau penangguhan UMP 2014 dari pemerintah.

Kalau menurut Ketua Apindo, Sofjan Wanandi, dari pada perusahaan kecil itu angkat kaki dari Indonesia, lebih baik mereka diberi dispensasi, seperti yang banyak dilakukan perusahaan kecil tahun lalu.

Jadi, banyak hal yang bisa difasilitasi pemerintah dalam menciptakan pengertian, supaya iklim usaha tetap terjaga. Pemerintah pula harus bisa menjaga hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh, supaya tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.  Artinya harus tercipta rasa kebersamaan itu, paling tidak,  menjamin roda perekonomian perusahaan berjalan baik.  Secara keseluruhan akan mempengaruhi pula perekonomian nasional, dan ujungnya kita akan bicara soal stabilitas ekonomi dalam negeri.

Artinya maju mundurnya ekonomi negara ini, juga ada di tangan para pekerja, buruh, pengusaha, dan pemerintah.  Pincangnya salah satu faktor itu,  jalannya roda ekonomi perusahaan dan nasional pun terganggu. Lalu siapa yang wajib menjaga keseimbangan ini? Pemerintahkah, pengusahakah, atau tenaga kerjanya?  Ya,  tiga pilar itulah yang berkewajiban menjaganya.

Jangan sampai UMP sudah ditetapkan, unjuk rasa terus berlanjut, sebagai aksi ketidaksenangan atas keputusan pemerintah daerah.  Bayangkan saja unjuk rasa selama beberapa hari ini, berapa kerugian yang harus diterima berbagai perusahaan. Pasti nilainya tidak sedikit,  sebab tidak ada buruh yang bekerja alias mogok. Kalau dalam satu hari mogok rugi ratusan juta, maka dalam tiga hari mogok, tinggal dikalikan saja. Itulah yang namanya kerugian, dan dampaknya panjang, ke berbagai sektor. Sekarang berapa perusahaan yang buruhnya mogok kerja. Bayangkan berapa besar lagi kerugiannya?

Kalau bicara kerugian, kita juga harus berpikir beribu-ribu kali. Sebab aksi-aksi mogok para buruh, bukan hanya disaksikan oleh jutaan mata di dalam negeri saja, tetapi juga di luar negeri.  Artinya baik-buruknya kondisi perburuhan di Indonesia, disorot juga di dunia internasional, sebab tidak sedikit pula negara asing berinvestasi di Indonesia. Apabila kondisi usaha di Indonesia seperti sekarang ini, menuntut kenaikan upah, mogok, mau ini- itu, mogok, maka yang rugi bukan hanya perusahaan saja, tetapi buruh sendiri juga akan rugi. Bukan tidak mungkin, perusahaan asing di sini hengkang dari negeri ini.

Karena itu, baik perusahaan atau pengusaha dan buruh, sepantasnya sama-sama menjaga iklim usaha yang baik. Nilai baru UMP DKI Jakarta yang sudah ditetapkan itu, seharusnya menjadi pemacu untuk bekerja lebih baik  dan  berprestasi lagi, bukan mogok yang berkepanjangan dan maunya sendiri, tanpa pedulikan pihak lain. [Edwin Karuwal]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here