Upaya Pembebasan Sandera WNI Diitensifkan

Menlu Retno Marsudi (Foto: JX/ist)

JAKARTA, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bertemu Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Rivas Yasay, Jr, di Manila, jumat (1/7/16). Pertemuan ini dilakukan sehari setelah Yasay dilantik sebagai Menlu, Kamis (30/6/16). “Pertemuan itu untuk melanjutkan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Filipina dalam upaya pembebasan sandera,” ujar Menlu Retno sambil menambahkan bahwa kerja sama baik telah terjalin dengan pemerintahan sebelumnya dan dipastikan akan berlanjut.
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menegaskan, adanya kesepahaman untuk mengintensifkan komunikasi diantara kedua pejabat dalam upaya pembebasan sandera. Penyanderaan semacam ini sama sekali tidak dapat ditoleransi dan Menlu Rento meminta Pemerintah Filipina agar menjamin keamanan di wilayah perairan Laut Sulu.
Selain itu, terkait 7 WNI yang kini masih disandera, Menlu Indonesia menekankan bahwa keselamatan mereka adalah prioritas utama dalam upaya pembebasan.
Menanggapi hal tersebut, Menlu Yasay menggarisbawahi komitmen kuat dari Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte yang akan berupaya mengakhiri tindakan kriminal yang sering terjadi di laut Sulu.
Perairan Sulu sangat penting artinya bagi lalu lintas perdagangan batu bara antara Indonesia dengan Filipina. Hampir 96 persen kebutuhan batu bara Filipina Selatan dipasok dari Indonesia. Perdagangan Indonesia dan Filipina mencapai 4,6 miliar dollar As, dengan surplus berada di pihak Indonesia (3,19
miliar dollar AS).
Di bagian lain, menurut keterangan pers yang diterima Jia Xiang Hometown dari Kementerian Luar negeri Indonesia, Jumat (1/7/16) di Jakarta, kedua Menlu sepakat mendorong agar kerja sama konkret pengamanan di Laut Sulu segera dilakukan, antara lain melalui penetapan Sea Lane Corridor. Kerja sama konkret ini dapat segera dilakukan mengingat sudah adanya Border Patrol Agreement 1975; Hasil Pertemuan Trilateral Yogyakarta 5 Mei 2016; dan Pertemuan Kedua Menhan di Manila 26 Juni 2016.
Kerja sama kedua negara juga perlu terus ditingkatkan untuk menghindari kemungkinan berulangnya penyanderaan di masa mendatang. Dalam kaitan ini, Menlu Retno menekankan kesiapan Indonesia bekerjasama, baik bidang pertahanan dan keamanan maupun pembangunan. Selain itu juga kedua Menlu sepakat untuk melaksanakan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) pada paruh kedua tahun 2016. JCBC terakhir dilakukan pada tahun 2014.
Filipina dan Indonesia juga sepakat agar negosiasi penyelesaian batas landas kontinen kedua negara dapat dipercepat. Indonesia mengusulkan supaya Joint
Permanent Working Group on the Maritime and Ocean Concerns segera bertemu. Indonesia pun berharap agar proses ratifikasi Agreement on the Maritime Boundary Delimitation of the Exclusive Economic Zone juga dapat dipercepat. [JX/Eka]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here