Utang “Dibayar” dengan Palu Hakim

Tamat sudah riwayat Batavia Air. Disebabkan utang yang menumpuk maskapai penerbangan yang mengusung motto,” Trust Us to Fly” ini tak lagi dipercaya mengudara. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Rabu (30/1/13) memutuskan perusahaan penerbangan yang sudah beroperasi sejak 2002 ini “terpaksa” dipailitkan lantaran tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditor.
Dalam putusannya, Pengadilan Niaga Jakarta mendalilkan bahwa maskapai penerbangan ini telah pailit lantaran telah memenuhi syarat dinyatakan bangkrut sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Batavia Air tak mampu membayar sewa pesawat senilai AS$4.688.064,07 termasuk biaya cadangan dan bunga yang tertuang dalam Aircraft Lease Agreement tertanggal 20 Desember 2009 sejak 2009 lalu, padahal utang tersebut sudah jatuh tempo pada 13 Desember 2012.
Begitu juga dengan utang Batavia Air senilai AS$4.939.166,53 yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012 kepada Sierra Leasing Limited. Utang ini juga timbul dari sewa-menyewa pesawat yang dituangkan ke dalam Aircraft Lease Agreement tertanggal 6 Juli 2009.
Setelah palu hakim diketuk, itu sama saja maknanya utang Batavia Air “dilunasi” oleh palu hakim dengan dinyatakan pailit alias bangkrut. Konsekuensi penyelesaian utang melalui palu hakim pengadilan pailit itu, tentu saja berakibat PT Batavia Metro selaku operator maskapai penerbangan Batavia Air harus menghentikan aktivitas bisnisnya, yang kemudian segala pengurusan perusahaan diserahkan kepada kurator.
Tentu saja dengan berhenti beroperasinya Batavia Air ini sama saja sebagai preseden buruk bagi manajemen perusahaan penerbangan nasional. Lantas pertanyaanya, mengapa Batavia Air harus dipailitkan pengadilan?
Secara awam dapat kita katakan bahwa ada persoalan “salah urus” secara manajerial di tubuh perusahaan ini. Terlebih dengan dipenuhinya sebuah perusahaan untuk dipailitkan. Boleh jadi tata kelola perusahaan sangatlah buruk, sehingga tidak bisa mengatisipasi dari aspek keuangan.
Batavia Air dinyatakan pailit lantaran tidak mampu melunasi utang-utangnya dalam bilangan jutaan dollar. Semestinya manajemen perusahaan harus memiliki kepekaan tinggi, sehingga bisa mengantisipasi jalannya perusahaan, terlebih bila perusahaan itu “dimodali” oleh utang.
Mesikipun dari sisi keuangan, tidaklah “haram” hukumnya memutar usaha dari hasil berutang. Penggunaan utang sebagai modal operasional atau pun ekspansi usaha merupakan salah satu hal yang wajar dan dapat dilakukan perusahaan. Namun jangan lupa, utang ibaratnya sebagai pisau bermata dua. Artinya bila dikelola dengan baik akan memberi untung, namun sebaliknya bisa juga membawa “buntung”. Artinya, penggunaan utang sebagai modal usaha harus ekstra hati-hati. Seharusnya penggunaan utang sebagai pendanaan usaha harus diikuti analisa secara seksama berkaitan dengan kemampuan melunasi utang.
Tapi apa mau dikata, palu pun sudah diketuk di pengadilan  dan Batavia Air harus berhenti beroperasi. Burung besi maskapai ini akhirnya tak bisa mengudara. Namun, lagi-lagi dunia penerbangan Indonesia tercoreng dengan tata kelola yang buruk, sehingga Batavia Air harus pailit.
Persoalannya sekarang adalah dampak berantai setelah perusahaan pernerbangan ini berhenti beroperasi. Beberapa hari setelah dinyatakan pailit, beberapa penumpang pemilik tiket pesawat Batavia Air pun terlantar di berbagai bandara di Nusantara. Kita berharap hal itu tentu saja tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan.
Namun ada satu hal lagi yang perlu dipikirkan bagaimana nasib karyawan setelah maskapai penerbangan ini berhenti beroperasi? Yang pasti pailitnya Batavia Air akan menambah panjang daftar pengaguran di negeri ini. Itu sebabnya ini merupakan pelajaran bagi dunia penerbangan Indonesia. Tentunya berbeda dampaknya bila utang dibayar dari untung usaha, dan bukan dibayar oleh ketukan palu hakim pengadilan niaga. [Iman Sjahputra]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here