Utang yang Menjadi Beban Kita

Utang pemerintah saat ini sudah mencapai Rp2.371 triliun. Posisinya menurut Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro posisinya  masih aman. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir, sebab pemerintah masih bisa mengelola utang tersebut dengan baik.

Memang terjadi lonjakan jumlah utang itu dari Rp1.590 triliun di akhir 2009, menjadi Rp2.371 triliun di akhir 2013.  Namun, kenaikan ini lebih disebabkan oleh kebutuhan belanja negara yang makin besar dan  terjadinya kurs rupiah yang makin melorot.

Menurut hitung-hitungan, mungkin yang mengerti hanya mereka-mereka di bidang ini saja, bagi masyarakat awam justru membuat mereka bingung, bahkan tidak mengerti. Yang masyarakat tahu adalah utang luar negeri pemerintah semakin banyak saja. Apalagi kalau ada data soal rasio utang per PDB yang tercatat sebesar 23 persen, dengan defisit dua persen, maka semakin bingunglah warga negara negeri ini.

Di tengah kebingungan soal makin banyaknya utang negara, eh justru pemerintah mengatakan rasio utang per PDB itu menjadi alat ukur yang menunjukkan Indonesia tak mempunyai masalah dengan pinjaman dari luar negeri.

Apa pun alasannya, yang jelas utang itu menjadi persoalan untuk kita-kita warga negara Indonesia. Beban itu, ujung-ujungnya jatuh ke kita juga. Kita yang harus menanggungnya. Kemenkeu sendiri yang mengatakan bahwa secara per orang, besaran Rp2.371 triliun itu menggambarkan tiap orang  Indonesia harus menanggung beban utang Rp8,6 juta atau setara 707,5 dollar AS.

Dalam keadaan seperti itu, pemerintah masih yakin bisa menjaga utang itu, agar selalu dalam posisi aman dan mampu dikelola. Cara mengelola utang supaya tidak merugikan Indonesia, menurut wakil menteri keuangan itu, adalah utang tersebut digunakan secara transparan dengan alokasi ke sektor-sektor produktif.Transparan boleh-boleh saja, asal pengawasannya juga jelas. Jangan sampai sudah diawasi, penggunaannya transparan, eh tetap bocor juga.

Kalau kondisinya seperti ini, siapa yang disalahkan? Paling mudah ya.. aparatnya, pengguna dana dan pengawasnya. Dua pihak inilah yang paling rawan kebocoran, karena mereka adalah pelaku-pelaku yang senantiasa berhubungan langsung dengan penggunaan dana atau utang luar negeri tersebut.

Boleh-boleh saja pemerintah berbangga mengatakan bahwa mereka masih bisa mengaja utang itu, namun persoalannya, mengapa setiap tahun posisi utang itu selalu membesar? Ada apa dengan keuangan kita? OK kalau dikatakan negara lain juga mempunyai utang, tetapi sejauh mana utang itu dapat bermanfaat bagi warga negaranya, bagi pembangunan untuk kepentingan negara dan bangsa?

Yang pasti BPK sendiri pernah mengatakan bahwa pengelolaan utang di Indonesia belum efektif terutama dalam menjaga kesimabungan fiskal. Hal ini hasil temuan lembaga itu pada tahun 2010-2012. Bahkan BPK juga  menemukan masalah yang perlu diperbaiki yaitu terkait desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara jangka menengah belum dan review strategi yang bersifat kualitatif belum dilakukan.

Jadi, pemerintah sebaiknya memberbaiki strategi pengelolaan utang itu, sambil memperbarui pula “mentalitas” para aparatnya supaya, tidak terjadi kebocoran di sana-sini. Tujuan utamanya, supaya utang yang kita gunakan tidak terbuang sia-sia dengan percuma. Dan yang pasti kekhawatiran masyarakat soal besarnya utang bukan alasan yang dibuat-buat dan berlebihan, tetapi pemerintah sendiri yang justru menciptakan kekhawatiran itu.

SHARE
Previous articlePerlu Kerja Keras
Next articlePemilu dan Pemilik Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here