Wakil Ketua DPRD DKI : Pernertiban Dengan Cara-Cara Manusiawi

Mohamad Taufik

JAKARTA, JIA XIANG – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, merasa penertiban Kalijodo tidak manusiawi. Menurut dia, penertiban itu harus memiliki program dan ditertibkan dengan cara yang lebih baik.“Kita setuju penertiban itu. Kita setuju, tapi dengan cara-cara yang manusiawi dong, jangan menjadi mencekam seperti ini. Banyak ribut sana-sini,” kata politisi asal Gerindra itu di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/16).
Dia berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus konsisten dalam penertiban. Ada dua kemungkinan yang harus diretas oleh Pemprov, soal Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Prostitusi. Jika memang mengambil tema penertiban Ruang Terbuka Hijau, harusnya semua daerah yang melanggar juga ditindak. Begitupun dengan prostitusi, dia menegaskan Pemprov harus berantas prostitusi di lokasi lain.
“Jadi gini, kalau penertiban ini tujuannya prostitusi, harus semua ditertibkan. Seluruh tempat prostitusi. Karena tidak boleh tebang pilih. Terus, kalau angle-nya soal RTH, ya semua juga harus ditertibkan menjadi RTH,” ujar Taufik.
Sementara mengenai pekerja seks komersial (PSK), mereka harus diarahkan dengan benar. Agar tidak melakukan prostitusi di tempat lainnya. “Harus pula diinventaris itu PSK-nya. Supaya di cek, mana yang warga Jakarta, berapa banyak orangnya, kemudian dia kan harus hidup kedepannya. Jadi harus diberikan keterampilan lain,” tutur dia.
Penertiban Kalijodo ini dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, karena kawasan itu tidak sesuai dengan peruntukkan. Kawasan itu berdasarkan peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berwarna hijau, sehingga menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus dilakukan penertiban.

Harus Tutup
Sementara itu, Ahok, sapaan akrab Gubernur DKI menanggapi soal Kementerian Sosial (Kemensos) yang ingin semua lokalisasi harus ditutup. Menurut gubernur, untuk Hotel berbintang yang sempat diduga sebagai lokasi prostitusi akan sulit ditutup.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (foto: JX/Kartika Sabturina)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (foto: JX/Kartika Sabturina)

Ahok memang sempat menyebutkan Hotel Alexis, Jakarta Utara salah satu yang diduga lokasi prostitusi kelas atas. Dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena sulit menemukan bukti. “Kalau (hotel) Alexis itu bukan lokalisasi. Di sana itu, sama seperti artis yang tertangkap di hotel. Tapi setelah ditemukan seperti itu, hotel mewah itu ditutup tidak? Tidak juga kan,” kata Ahok, di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/2/16).
Karena itu, ungkapnya, ada satu hal yang harus ditekankan bila memang ingin prostitusi itu tutup. “Ya kamu (warga) jangan pergi ke sana. Kalau kamu tidak datang kan dia akan tutup dengan sendiri,” tegas Ahok sambil menambahkan, perizinan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya juga bisa menjadi alasan penutupan lokasi yang diduga tempat prostitusi. [JX/Cka/Eka]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here