Wibawa Hakim

Jia Xiang – Prahara yang menerjang Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sorotan tajam masyarakat. Akil Mochtar, sang Ketua MK dicokok penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 2 Oktober 2013 malam di rumah  dinasnya,  di komplek perumahan pejabat tinggi negara Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Akil sebagai hakim MK diduga menerima suap terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten.

Sorotan masyarakat tertuju kepada citra MK sebagai tempat mencari keadilan, sekaligus penjaga konstitusi yang seharusnya steril dari perilaku menyimpang. Nyatanya, tubuh badan peradilan seperti MK tidaklah “bersih” sebagaimana diharapkan masyarakat.

Dengan kenyataan itu, maka wacana soal perlunya “pengawasan” bagi korps berdasi merah yang sering dinilai sebagai “manusia setengah dewa”, lantaran diyakini punya integritas tinggi dan nuraninya di atas rata-rata manusia atau profesi lain kembali mencuat.

Tak pelak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun merasa perlu membuat “terobosan” untuk menyelamatkan citra MK sebagai lembaga tinggi negara sekaligus sebagai “penjaga konstitusi” negara dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Langkah presiden yang berencana membuat Perppu untuk MK pun belakangan mengundang kontroversi, utamanya di kalangan ahli hukum tata negara, sebab Perppu yang menjadi domain pemerintah ini dinilai inkonstitusional, karena Perppu bisa berbenturan dengan konstitusi dan terbuka peluang diuji materiil serta bisa mengundang sengkarut di parlemen.

Kita sebagai masyarakat awam tentu tidak mau ambil pusing dengan segala teori dan kepentingan di tingkat elite. Publik cuma ingin memiliki badan peradilan yang bersih dan berwibawa, terhindar dari segala bentuk kekotoran.

Meskipun kita yakini bahwa masih banyak hakim yang bersih, namun melihat kasus yang menimpa MK, maka soal pengawasan terhadap hakim harus dibentuk. Sebab, jangan sampai ulah segelintir oknum hakim, lembaga badan peradilan hancur. Termasuk juga dengan MK.  Dalam kasus MK, sejatinya harus dibedakan MK sebagai lembaga dan perilaku hakim.

Kewibawaan MK harus tetap terjaga melalui sebuah “lembaga” pengawasan terhadap perilaku hakim baik secara internal maupun eksternal. Tentunya membangun sistem pengawasan bagi hakim tidak boleh inkonstitusional dan harus efektif mencegah terjadinya perilaku menyimpang.

Kita, khususnya para hakim, harus mendukung terciptanya “lembaga” kontrol. terlebih dengan sosok hakim yang sejatinya rendah hati harus bisa menerima setiap masukan.
Itu sebabnya, siapapun dia, sejatinya sikap jumawa tidak patut dikedepankan dalam membangun sistem kontrol bagi korps hakim di negeri ini. Sebab sistem kontrol yang baik akan melahirkan hakim-hakim yang berwibawa di mata publik.[Pandapotan Simorangkir]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here