WTO, Ajang Pertarungan Subsidi dan Antisubsidi

Jakarta, Jia Xiang-Pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) selalu menjadi pertarungan antara pihak yang mempertahankan subsidi dan mereka yang menentangnya karena menilai subsidi menghambat terciptanya sistem perdagangan bebas global.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengkritik Organisasi Perdagangan Dunia itu dan sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat yang menyebarkan paham antisubsidi dalam sektor perikanan secara global.

“WTO bersama dengan negara maju beranggapan bahwa subsidi dalam sektor perikanan akan mengganggu akses pasar dalam perdagangan internasional,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Jumat (6/12/13).

Menurut Abdul Halim, kebijakan WTO dan negara maju tersebut berdasarkan pemikiran bahwa kebijakan subsidi bagi nelayan dan petambak serta produksi produk perikanan dinilai akan menghambat perdagangan bebas.

Subsidi perikanan, ujar dia, termasuk antara lain bantuan langsung materi untuk pembelian kapal, alat tangkap, modal usaha, pinjaman kredit, serta program preferensi pajak dan asuransi.

Bantuan subsidi lainnya, lanjutnya, bisa juga berupa pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan, subsidi harga dan pemasaran, serta subsidi program konservasi dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF-CJI) menyatakan pembahasan Paket Bali dalam pertemuan WTO merefleksikan kepentingan negara-negara maju dan berpotensi merugikan negara-negara berkembang.

“Paket Bali adalah refleksi kepentingan negara-negara maju semata,” kata Koordinator Nasional CSF-CJI Mida Saragih.

Menurut Mida, beragam paket yang dibahas seperti proposal fasilitas perdagangan, paket proposal negara-negara kurang berkembang dan kepentingan pertanian bias kepentingan negara maju.

Di sisi lain, ujar dia, proposal keamanan pangan yang sedang dalam pembahasan dan didukung India dan sejumlah negara antara lain mengharuskan pemerintah membeli hasil panen dari petani kecil, memastikan harga pembelian di atas rata-rata harga pasar, sehingga dapat mendongkrak kualitas hidup masyarakat petani dan masyarakat rentan.

“Indonesia sebagai Ketua G33 (negara-negara berkembang) sudah semestinya menjamin hasil dari WTO guna mendukung kedaulatan pangan, perlindungan petani, dan hak atas pangan,” katanya.

Ia berharap pemerintah Indonesia hendaknya mendukung usulan India serta negara berkembang agar tetap konsisten berpihak kepada kepentingan bangsanya dan G33 serta harus dapat memastikan proses negosiasi WTO bebas dari tekanan politik.

Sedangkan LSM Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan, perdagangan bebas yang digalakkan WTO merugikan Indonesia karena mendorong dicabutnya subsidi bagi petani dan nelayan.

“Perdagangan bebas ala WTO dicirikan dengan pencabutan subsidi petani dan nelayan, eksploitasi sumber daya alam dan manusia,” kata Direktur Eksekutif IGJ M Riza Damanik.

Menurut dia, Paket Bali yang dibahas dalam pertemuan WTO di Nusa Dua saat ini justru memperparah krisis tadi.

Karena itu, lanjutnya, perundingan Paket Bali tidak perlu lagi dilanjutkan dan WTO harus segera diakhiri karena dinilai semakin merugikan rakyat, khususnya petani, nelayan, buruh, dan masyarakat ekonomi miskin.

Ia berpendapat, WTO telah terbukti gagal dalam mengurus perdagangan multilateral untuk kesejahteraan rakyat karena tidak bisa menjawab beragam persoalan seperti kelaparan, pengangguran, kemiskinan, dan pemanasan global.

Berdasarkan data IGJ, sejak WTO terbentuk tahun 1995 hingga 2012, persoalan kelaparan dan kemiskinan di dunia berada di negara berkembang. Selain itu, 75 persen dari orang miskin di dunia hidup di pedesaan yang bergantung pada pertanian.

“Indonesia sendiri sejak bergabung dengan WTO tahun 1995 hingga sekarang, menunjukan indeks harga pangan domestik Indonesia semakin menunjukkan peningkatan,” ujarnya.

Untuk itu, IGJ juga menginginkan agar pertemuan WTO jangan dijadikan sebagai ajang untuk sekadar mencari solusi yang memuaskan semua pihak terkait (“win-win solution”).

Ia berpendapat, pihaknya sebenarnya masyarakat miskin Indonesia saat ini tidak membutuhkan “win-win solution” tetapi butuh untuk meraih kembali hak-hak yang seharusnya mereka terima.

“Kita mesti melindungi warga kita dari malnutrisi, kita mesti melindungi pekerjaan kita, melindungi warga kita dari kemiskinan,” ujarnya.

Riza menjelaskan, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa dengan memberikan subsidi besar kepada pertanian mereka sendiri namun di saat yang bersamaan melarang pemberian subsidi kepada negara-negara berkembang bukanlah “win-win solution”.

Untuk itu, IGJ mendesak agar hak-hak masyarakat bawah termasuk petani dan nelayan dapat dipertimbangkan sepenuhnya dalam berbagai negosiasi terkait subsidi tersebut.

Sistem baru Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik mendesak delegasi Indonesia dalam pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperjuangkan terciptanya sistem perdagangan multilateral baru yang tidak eksploitatif.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa menginstruksikan Delegasi Indonesia berperan aktif mengajak 159 negara yang tergabung dalam WTO secara bersama-sama membangun sistem perdagangan multilateral baru yang saling melengkapi dan berasaskan solidaritas,” kata Riza Damanik ketika ditemui di Nusa Dua, Bali, Rabu (4/12/13).

Menurut Riza, sistem perdagangan saat ini banyak difasilitasi instrumen WTO cenderung meningkatkan perdagangan yang kompetitif dan saling merebut pasar masing-masing negara untuk produk serupa.

Padahal, ia mengingatkan bahwa prinsip perdagangan antarnegara pada awalnya adalah untuk saling bertukar produk yang tidak bisa dihasilkan di satu negara untuk bisa digunakan oleh negara lain.

“Misalnya kurma yang tidak bisa diproduksi di Indonesia, maka kita mengimpor dari negara-negara Arab,” katanya.

Namun saat ini, ujar dia, bahkan untuk produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri, Indonesia cenderung untuk mengimpornya, seperti kedelai dari Amerika Serikat dan susu dari Eropa.

Riza berpendapat, selama ini ajang seperti instrumen WTO kerap digunakan negara-negara maju untuk “menyandera” negara-negara berkembang agar dapat menguasai produksi dan pasar dari negara berkembang.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan perdagangan global harus menganut asas keadilan dan transparan sehingga semua pihak yang terlibat di dalamnya mendapatkan manfaat.

Presiden Yudhoyono saat membuka pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Nusa Dua, Bali, Selasa (3/12/13) mengatakan liberalisasi perdagangan multilateral bisa mendorong negara-negara memetik manfaat bagi masing-masing.

Meski demikian Kepala Negara mengingatkan dalam perdagangan multilateral juga patut diperhatikan pihak atau kelompok negara yang memiliki kelemahan dan memerlukan dorongan untuk peningkatan kapabilitas ekonominya.

Presiden Yudhoyono menegaskan sistem perdagangan global harus memihak pada semua negara baik berkembang maupun maju karena pada hakikatnya perdagangan harus melibatkan semua pihak di posisi yang sama.

“Memberikan kesempatan pada negara miskin dalam perdagangan memberikan kesempatan mereka untuk berkembang. Kita harus meningkatkan kesempatan. Keberhasilan kita di Bali ini adalah bila dapat memberikan dorongan bagi ekspansi perdagangan global yang pada akhirnya membantu mengurangi kemiskinan,” kata Presiden.

Yudhoyono mengajak semua pihak yang ada untuk bersama-sama mewujudkan adanya keseimbangan dalam perdagangan sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan dan manfaat yang sama dari sistem perdagangan global yang disusun dan disepakati bersama. [Ant/B1]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here