Yang Utama, Kendalikan Harga Pangan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menunjuk  Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Gita Wirjawan, yang kini mengikuti konvensi calon presiden  Partai Demokrat.

Banyak pihak mengatakan bahwa tugas Lutfi yang juga mantan Ketua Badan Koordinasi Penananam Modal (BLPM) sebagai Mendag tidak ringan. Gita sendiri sempat berpesan agar dia mengawal Undang-Undang Perdagangan yang baru saja disahkan DPR, Selasa (11/2/14). Mengapa harus dikawal, sebab UU itu harus ditindaklanjuti dengan dibentuknya Peraturan Menteri (Permen),  sehingga ujungnya meningkatkan produksi barang di dalam negeri untuk kepentingan konsumsi masyarakat Indonesia.

Sementara Presiden Yudhoyono ketika mengumumkan penunjukkan Lutfi, berharap agar dia mampu meningkatkan diplomasi dan kerjasama di tingkat global, sehingga Indonesia tidak menemui hambatan seperti dialami di sektor minyak sawit mentah yang oleh presiden dianggap tidak fair.

Sementara itu,  menteri perdagangan baru, diharapkan bisa terus merajut kerjasama dengan beberapa negara besar yang memiliki ikatan dengan Indonesia, seperti Jepang, karena negara itu memiliki kepentingan di berbagai industri. Pokoknya, sudah banyak pesan yang bakal dijalankan oleh menteri baru itu.

Bekerja pun belum, tetapi “pesan sponsor” sudah mengalir. Tampaknya pesan yang disampaikan itu memberi gambaran bahwa kita harus memperhatikan pihak-pihak tertentu yang menjadi pendukung utama pembangunan di dalam negeri. Kesan lain yang muncul, apakah selama ini pejabat sebelumnya tidak menjalankan dengan baik.

Tanpa adanya menteri baru pun, sebenarnya kerjasama dengan banyak negara sudah berjalan. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah tinggal menguatkannya saja, dan menjaga agar relasi tetap terjalin. Yang harus diperhatikan justru adalah soal UU Perdagangan, harga pangan misalnya beras yang bergejolak dan menyumbang inflasi sebesar 20 persen, harga makanan dan minuman berkontribusi inflasi sebesar 30 persen. Jadi,  seluruh kontribusi pada inflasi sudah 50 persen.

Nah harapan sesungguhnya terhadap Mendag baru, adalah mengendalikan harga atau stabilitas harga pangan. Sejauh ini, banyak hal atau kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan. Kebijakan yang populer di masyarakat adalah operasi pasar. Apa sih sebenarnya operasi pasar itu? Yang kita saksikan adalah bukan mengendalikan atau menurunkan harga, tetapi pejabat yang turun ke pasar, harga pun tidak turun.

Yang lebih tragis lagi, setelah pejabat turun ke pasar, harga tidak turun, eh dalam beberapa hari ke depan, ada lagi harga bahan pangan yang naik, tanpa kejelasan dan kepastian turun.
Ketidakpastian itu merupakan bukti bahwa memang pemerintah tidak bisa mengendalikan perdagangan di lapangan.  Karena itu, sebaiknya pemerintah harus mampu mengurangi beban penderitaan rakyat dengan kebijakan harga yang wajar, sehingga para spekulan tidak bisa seenaknya mempermainkan harga dan menimbun bahan pangan.

Selain itu, pemerintah sepatutnya juga menetapkan sejumlah tempat atau pasar dengan harga jual yang wajar atau terjangkau, sehingga siapa saja termasuk rakyat miskin bisa membelinya. Bulog dan badan usaha pemerintah di berbagai sektor yang terkait dengan bahan pangan sebaiknya menjadi lembaga yang juga bisa bertindak adil, dengan berorientasi kepada rakyat jangan kepentingan golongan tertentu atau kantong “sendiri”.

Jadi bila menteri perdagangan yang baru mampu mengendalikan harga sampai menurunkan harga, maka wajib diacungi jempol. Dan jangan janji-janji surga bagi rakyat sendiri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here