Saya Lega, E-Budgeting Diterapkan di DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: JX/Dok)

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bersikap tenang saat mengetahui rekomendasi panitia angket DPRD DKI. Bahkan dia mengaku siap dipecat dari jabatannya jika Mahkamah Agung (MA) memutuskannya bersalah karena diduga mengirim dokumen palsu rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI ke Kemendagri. Terlebih hak angket DPRD hampir menyimpulkan Basuki bersalah dan akan melaporkannya ke MA.
“Ya enggak apa-apa,” tuturnya di Balai Kota, Senin (30/3/2015). Namun dia mengingatkan, kalau memang toh akhirnya dia bakal dimakzulkan, realisasinya pada tahun 2016 mengingat prosesnya di MA sangat panjang.
Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok ini tidak menyesali langkah-langkahnya sehingga kalangan DPRD memutuskan untuk menggunakan hak angket terkait masalah APBD 2015. Justru dia merasa lega karena dirinya telah membangun sebuah sistem keterbukaan anggaran yang transparan. Ahok senang karena Pemprov DKI telah menggunakan sistem e-budgeting yang bisa mengontrol serta mengawasi penggunaan anggaran.
Dengan sistem itu, tuturnya, Pemprov DKI juga dapat menemukan usulan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam bentuk pokok pikiran (pokir) DPRD. Penerapan e-budgeting pun membantu Ahok mengetahui pihak mana saja yang berupaya bermain anggaran.
Ia dan beberapa pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki wewenang untuk mengunci anggaran yang tidak perlu. “Minimal untuk APBD 2015 saya buat satu model dulu, transparansi,” tandasnya.

Penerapan e-budgeting dalam penyusunan anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak luput dari perhatian Presiden Joko Widodo. Tanggapannya seusai berobat di Balai Kota, Jumat (13/3/2015). pos jabatan pertamanya di Jakarta sebelum dia ke Istana Negara, e-budgeting merupakan sistem penganggaran agar transparan atau terbuka.

“Sistemnya bagus bisa di-lock kalau ada barang yang tidak benar masuk. Saya mau tanya, bisa ngecek tidak 57.000 item? Tanya Pak Ahok, nggak bisa. Artinya ngontrolnya sulit. Sistemlah yang mengontrol,” papar Presiden.

Jokowi mengatakan, sejak dirinya menjadi Gubernur, DKI memang berencana akan menerapkan sistem e-budgeting di penganggaran. Namun hal tersebut belum berhasil dan di tangan Basuki barulah sistem ini diterapkan dan berjalan dengan baik.Ahok pun bergeming dengan pendiriannya, bahwa APBD tahun 2015 yang digunakannya adalah yang sudah terdata dalam e-budgeting. Akibatnya DPRD DKI menolak untuk menyetujui APBD tahun 2015, pada Senin (23/3/2015). Pemprov DKI Jakarta terpaksa menggunakan pagu APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun di tahun ini.

“Ini kan pertama kali di Indonesia. Bagi saya ya harus kita jalani. Yang penting, warga tidak perlu khawatir pelayanan publik tidak akan terganggu,” ujar Ahok. Di sisi lain, bila kalangan DPRD minta agar anggaran sebesar Rp 12,1 triliun, yang disebutnya sebagai dana siluman, agar dimasukan, maka dia akan tetap menolaknya. Ahok pun siap menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menggunakan pagu anggaran 2014 dan disahkan oleh Mendagri. “Kalau pakai anggaran 2014, saya yakin nanti akan diawasi gila-gilaan oleh DPRD. Iya dong, Mereka tidak mau dong tidak dapat rezeki. Kalau mau nyolong kan, misalnya gitu lho. Ini SKPD pasti lain nih misalnya. Nah itu fungsi DPRD dan legislatif menjadi berguna,” ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, yang sedang dilakukan saat ini adalah merupakan strategi yang ditunggu-tunggu. Sejujurnya, kata Basuki, persoalan APBD ini pascareformasi kebanyakan diboroskan oleh para oknum eksekutif dan legislatif. “Selama ini saya lihat di Jakarta, kalau kita terima saja sodoran dari DPRD, mereka tidak pernah mengawasi kami,” ujarnya.

Persoalan munculnya dana siluman itu, papar Ahok, bisa saja berasal dari oknum DPRD dan oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau oknum DPRD yang bermain dengan vendor. Dia menyebutnya dana siluman karena saat melakukan pembahasan dengan SKPD tidak pernah ada kegiatan dengan jumlah dana senilai itu. Namun setelah paripurna, ada yang menyodorkan itu kepada pihak SKPD untuk mengetik dan memasukkannya.

Melihat kejadian dulu, kata Basuki, saat Ketua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih dipegang pejabat lama, ada kelompok yang memasukkannya. Saat kepemimpinan itu diganti oleh Endang Widjajanti dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sarwo Handhayani, masih juga ada yang memasukkan diam-diam kegiatan tersebut.

Saat ini dengan menggunakan e-budgeting, katanya, pihaknya tidak bisa lagi memaksa menginput. Dengan demikian, di e-budgeting memang disiapkan untuk anggaran tahun 2015 bisa dilakukan meskipun pada tahun 2014 akan dilaksanakan ada penolakan terlebih dahulu.[JX/W5]

 

*) Artikel ini dimuat di Tabloid Jia Xiang Hometown, Edisi II / 2015

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here